Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sulitnya menyederhanakan birokrasi di Indonesia. Birokrasi yang ada masih panjang dan berbelit, sehingga membutuhkan waktu lama untuk segala hal.
“Paling berat adalah simplifikasi birokrasi kita sendiri, birokrasi tidak self service. Di mana birokrasi hanya untuk sekadar naik pangkat, seharusnya bisa untuk menyelesaikan masalah di perekonomian dan bangsa kita,” kata dia dalam acara Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja – Sakti secara virtual, Selasa (14/3/2023).
Saat ini birokrasi di pemerintahan membutuhkan waktu yang lama untuk berubah. Padahal perubahan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang luar biasa.
Sri Mulyani mengungkapkan saat ini mulai banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang mulai memperbaiki dan menghubungkan data untuk memudahkan proses pengajuan anggaran. Sri Mulyani mencontohkan penanganan stunting dengan anggaran kegiatan Rp 77 triliun untuk 283 sub kegiatan, paling tinggi digunakan untuk koordinasi Rp 240 miliar.
Penanganan stunting ini mulai dari memberikan makanan kepada anak atau ibu hamil untuk mencegah stunting. “Tapi ada kegiatan ganti pagar Puskesmas rusak ini masuk kategori stunting. Mungkin kita ketawa, ini betapa banyak PR untuk kita,” jelas dia.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pemerintah terus menyederhanakan birokrasi agar masyarakat bisa menikmati birokrasi yang tangkas dan layanan publik yang prima. Dia mencontohkan akan hadir aplikasi kependudukan digital yang bisa memudahkan masyarakat.
“Kalau bapak ibu rumahnya di Grobogan, nggak perlu pulang ke sana untuk ganti nama, atau perubahan status anak. Cukup dengan HP sudah selesai,” jelasnya.
