Jakarta – Indonesia kembali mencalonkan sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode Tahun 2024-2025. Isu lingkungan bakal menjadi yang utama dibawa Indonesia agar bisa kembali terpilih sebagai Anggota Dewan IMO.
Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Lollan Panjaitan mengungkapkan IMO adalah organisasi yang menekankan kerja sama teknis standardisasi keselamatan dan keamanan pelayaran laut. Hadirnya Indonesia akan sangat berpengaruh dalam ikut berpatisipasi pada penentuan keputusan kolektif pelayaran internasional.
“Betapa pentingnya negara ini untuk representasikan keputusan kolektif yang dibuat untuk pelayaran internasional,” ungkap Lollan dalam diskusi kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2023).
Keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO Kategori C Periode 2022-2023 akan segera berakhir pada Desember tahun ini dan proses pemilihannya akan dilaksanakan dalam salah satu agenda Sidang Majelis IMO ke-33 pada 27 November hingga 6 Desember 2023.
Pelayaran ramah lingkungan bakal jadi isu utama yang akan dibawa Indonesia pada Sidang Majelis IMO. Dekarbonisasi pelayaran akan didorong sebagai kesepakatan bersama negara-negara IMO.
“Itu mulai dari pada sisi teknis, pengoperasian kapal dan manajemen kapal yang dimaksud, harus jadi sumbangan untuk penurunan karbon dari aktivitas pelayaran,” ungkap Lollan.
Pada isu dekarbonisasi ini, salah satu yang diperjuangkan Indonesia adalah beban dekarbonisasi harus seimbang dengan kondisi setiap negara. Bila ingin dipercepat maka harus ada bantuan dari negara-negara maju.
“Salah satu yang diperjuangkan adalah memang ada pendekatan ekonomi, target ekonomi bukan cuma dibebankan namun dibantu untuk target itu. Kerja sama yang berjalan ini ada kerja sama project dengan skema IMO disponsori oleh negara Eropa,” tambah Lollan.
Lollan mengatakan Indonesia juga telah mengamanatkan penerapan langkah-langkah efisiensi energi, program peremajaan kapal, wajib melaporkan konsumsi bahan bakar untuk semua kapal berbendera Indonesia, pemasangan alat bantu navigasi tenaga surya, dan elektrifikasi pelabuhan.
Hingga akhir tahun 2022, fasilitas On-Shore Power Supply (OPS) kini telah tersedia di 21 pelabuhan, dan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlahnya secara signifikan tahun ini. Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan dengan menerapkan program biodiesel wajib, yaitu B-35 untuk industri perkapalan dalam negeri.
Dalam tiga tahun terakhir penggunaan bahan bakar biodiesel telah mencapai 22,7% dari total konsumsi bahan bakar laut di Indonesia. Pemerintah berupaya memberikan kontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca.
Sementara itu, dari sisi logistik, Indonesia telah mengimplementasikan Maritime Single Window sebagai kesepakatannya IMO yang dikenal sebagai Integrated Carrier Single Submission. Indonesia mengembangkan sistem INAPORTNET sebagai administrasi sistem manajemen kapal yang sepenuhnya digital untuk keberangkatan dan kedatangan kapal.
“Ini dilakukan guna memfasilitasi transportasi laut domestik dan internasional dengan cara menyederhanakan dan menyelaraskan proses terkait secara sistematis, sesuai dengan amandemen Konvensi FAL,” beber Lollan.
