Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun .

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang awalnya ditargetkan selesai pada 2019, kini molor menjadi tahun 2023. Proyek ini pun mengalami pembengkakan biaya yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN.

Kini biaya proyek mengalami pembengkanan hingga triliunan rupiah dan boleh didanai uang negara. Terbaru, pemerintahan Presiden Jokowi kembali berencana menyuntik uang rakyat ke mega proyek tersebut sebesar Rp 3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya mengingkari janji Presiden Jokowi. Ini lantaran kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek ini tak akan menggunakan uang pajak sepeser pun.

“Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 triliun kurang lebih,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dikutip pada Jumat (30/9/2022).

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan, hal tersebut dalam upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (cost-overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Untuk diketahui, KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), atau pemegang saham pemerintah Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC. Secara rinci, kepemilikan saham KCIC oleh Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan China sebesar 40 persen.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI juga sudah setuju untuk menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun yang dipakai untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dengan demikian, jika rencana PMN baru ini juga disetujui, Presiden Jokowi bakal mengucurkan uang rakyat ke proyek kerja sama Indonesia-China itu dengan total sebesar Rp 7,3 triliun.

Tiko mengungkapkan, saat ini masalah cost overrun ini sedang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dia bilang, pekan depan pihaknya akan mengadakan rapat komite untuk menyiapkan skema pinjamannya.

“Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayai ada dari PMN melalui Perpres, dan dari pinjaman juga.

Itu sedang kita skemakan,” kata Tiko. Tiko menyebut, setelah pembahasan pekan depan, akan didapat angka perhitungan atau excercise final pada cost overrun kedua KCIC. Setelahnya, pihaknya akan langsung mengajukan PMN pada tahun ini.

“Ada perhitungan kedua dan akan kita bahas minggu depan. Harusnya kita keluar dengan angka excercise, baru kita ajukan PMN untuk 2022 ini. Ini final,” kata dia.

Kontroversi Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi. Bahkan, kala itu, Menteri Perhubungan 2014-2016, Ignasius Jonan, beberapa kali mengungkapkan keberatan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Menurut logikanya sebagai orang yang pernah memimpin PT KAI (Persero), kereta cepat penghubung Jakarta dan Bandung dinilai memiliki sejumlah kekurangan, baik dari aspek bisnis maupun operasional.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 3 September 2015, Jonan saat itu menegaskan, selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung.

Kata dia, secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 kilometer per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya berjarak 150 kilometer.

Ini karena kereta peluru tidak akan mencapai kecepatan maksimal jika jaraknya sangat pendek. Belum lagi, kereta harus berhenti di beberapa stasiun. Untuk bisa mencapai akselerasi mencapai 300 kilometer per jam, kereta harus memiliki momentum interval jarak tertentu dan membutuhkan waktu beberapa menit. Logika ini yang menurut Jonan tidak masuk akal diterapkan dalam Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun lima stasiun, jarak antar-satu stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 kilometer. Apabila dibangun delapan stasiun, jarak antar-stasiun kurang dari 20 kilometer.

Jonan lebih lanjut memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 kilometer tersebut. “Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit.

Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira enggak bisa,” kata Jonan. Lebih lanjut, Jonan menyampaikan, apabila di antara Jakarta-Bandung dibangun delapan stasiun, waktu tempuh dari stasiun ke stasiun berikutnya adalah lima menit.

“Dari satu stasiun ke stasiun lainnya lima menit, enggak bisa akselerasinya. Kita menyarankan tidak perlu pakai kereta cepat. Itu saja,” ujar Jonan.

Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya. Namun jarak sejauh itu akan membutuhkan biaya investasi sangat besar sehingga dinilai kurang mendesak, terlebih kereta cepat hanya akan menimbulkan persepsi Jawa sentris.

Jonan tak banyak dilibatkan Sedari awal, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak banyak melibatkan seorang Jonan. Proyek ini murni proyek bisnis BUMN Indonesia dan China. Tak ada dana APBN sesuai janji pemerintah saat itu.

Programnya pun tak tercantum di Kementerian Perhubungan kala itu. Jonan juga tidak banyak dilibatkan dalam memilih China untuk menggarap proyek kereta cepat itu.

Keputusan itu diambil oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini adalah orang yang sedari awal ngotot mendorong realisasinya megaproyek itu. Bahkan, Rini pula yang mendukung keikutsertaan China ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut.

“Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan,” kata Jonan dalam “CEO Speaks on Leadership Class” di Universitas Binus, Jakarta, pertengahan 2014. “Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa saja yang maju, ya merdeka saja Papua dan lainnya itu,” ucap Jonan.

Sikap tegas itu terbawa hingga menjadi Menteri Perhubungan. Sebelum Presiden memutuskan bahwa proyek kereta cepat tak boleh menggunakan APBN, Jonan sudah lebih dulu menolaknya. Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *