Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program perlindungan sosial penanganan dampak inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
Ia menjelaskan, berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pascakenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan plan of action bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” kata Khofifah di Surabaya, Jumat (16/9/2022).
Adapun skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim ini totalnya sebesar Rp 257 miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.
Baca Juga : Neraca Dagang Surplus 5,76 Miliar Dollar AS, BI: Ditopang Ekspor CPO
“Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” kata Khofifah.
Secara detail, Khofifah merinci skema pembiayaan pemberian perlindungan sosial tersebut.
Mulai dari pemberian top up bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang, untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 miliar.
