SUMEKS.CO – Ribuan guru di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengeluhkan macetnya tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Seperti di Prabumulih. “Tahun ini, kami baru terima TPP Januari dan Februari. Selebihnya belum cair sampai sekarang,” ujar Ar, seorang guru di kota nanas itu, Kamis, 8 Juni 2023.
Saat kebutuhan jelang tahun ajaran baru meningkat, TPP jadi salah satu sumber pemasukan untuk guru.
“Semoga saja segera cair. Informasinya, dinas-dinas lain sudah cair,” harap dia.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Prabumulih, Wawan Gunawan mengakui keterlambatan pembayaran TPP para guru dikarenakan rekonsiliasi pajak dengan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang belum klop.
“Tapi mudah-mudahan minggu ini selesai dan segera dibayarkan TPP untuk para guru, jelasnya.
Kata Wawan, pada Dinas Pendidikan ada rekonsiliasi pajak yang belum selesai dan tuntas.
Pajak yang dibayarkan Dinas Pendidikan dengan data KPP belum klop.
“Mungkin kurang bayar, baik pajak yang dibayarkan Dinas Pendidikan maupun dari sekolah berupa dana BOS. Sehingga, DBH pajak kami masih ditunda oleh pusat,” bebernya.
Soal besaran TPP per guru, Wawan mengaku tidak tahu persis.
“Secara total sekitar Rp1,2 miliar per bulan untuk guru-guru dan Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Tahun lalu pernah terlambat juga pencairan TPP. Tapi hanya 1 bulan.
Pihaknya sudah rapat dengan Dinas Pendidikan. Dalam minggu ini, rekonsiliasi pajak itu tunda.
“TPP segera dibayarkan secara rapel,” tukasnya.
Macetnya pembayaran TPP juga dialami guru di Muratara.
DK, guru di kabupaten itu mengungkapkan, TPP mereka baru cair tiga bulan.
”Untuk April, Mei, dan Juni ini belum,” katanya.
Kata DK, dengan minimnya fasilitas belajar mengajar di daerah, mereka sebagai guru perlu pengeluaran esktra. Beda dengan guru di kota.
“Ya, uang TPP itu sedikit banyak membantu,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Muratara H Devi Suhartoni menegaskan, dia tidak ingin ASN dan non ASN alami keterlambatan gajian.
“Seluruh pegawai harus gajian tiap bulan karena mereka memiliki keluarga. Insentif yang diterima digunakan untuk kebutuhan sehari hari,” ungkapnya.
Dia minta seluruh jajarannya memprioritaskan masalah ini.
“Saya paling anti memotong hak orang, ibu guru dan ASN bekerja dapat gaji untuk menghidupi keluarga.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Muratara, Zazili mengungkapkan, insentif para guru sudah diprioritaskan.
Keterlambatan pembayaran insentif guru terjadi karena proses administrasi dan masalah pendataan SK guru.
“Disdik sudah diintruksikan Bupati untuk mengambil alih pendataan SK guru honorer yang selama ini dilakukan kepsek. Untuk mempersingkat waktu dan proses,” bebernya.
Terkait TPP guru, ada 439 guru yang dapat. Untu sertifikasi (TPG) 475 guru, non sertifikasi 317 guru, insentif guru fungsional 151 guru, dan TKD 354 guru.
“Kami minta para guru yang dapat TPP untuk memberikan kontribusi lebih karena IPM di Muratara masih rendah,” tandas Zazili.
Kepala SDN 1 Lubuk Seberuk Kabupaten OKI, Edi Harmanto mengaku, TPG April, Mei dan Juni juga belum cair.
“Biasanya rapel tiga bulan sekali, di ujung bulan. Semoga Juni ini cair,” imbuhnya.
Kasi Kurikulum Disdik OKU, Hendri mengaku untuk TPP dan gaji 13 sepengetahuannya belum cair seluruhnya.
“Gaji 13 sudah dibayar, tapi tidak serentak,” jelas Kabid Perbendaharaan BKAD OKU Yose.
Kalau pencairan TPP sudah mulai Rabu (7/6) lalu. Pencairan periode ke-4.
”Dalam APBD induk TPP hanya dianggarkan 4 bulan saja,” ujarnya.
Ada yang sudah dan ada yang masih dalam proses. Sementara, TPP ASN di Empat Lawang sudah lima bulan belum cair.
“Tidak ada yang salah jika kami selaku ASN mempertanyakan ini. Kapan TPP kami cair,” ujar seorang ASN.
Kepala BPKAD Empat Lawang, Iwan Mike melalui Kabid Anggaran, Fedri minta seluruh ASN bersabar.
“Masih diproses. Doakan secepatnya,” kata dia.
Seorang ASN guru di Muara Enim, Ersan, mengatakan, TPP cair per tiga bulan. “Untuk yang sekarang sudah dibayar. Alhamdulillah,” ujarnya.
Terpisah. guru di Kabupaten Banyuasin tidak mendapatkan TPP.
“Kami tidak dapat,” kata IM, guru di Rantau Bayur. Menurutnya, kalau memang ada TPP, tentu mereka sangat senang.
Kepala BPKAD Banyuasin, Yuni Khairani melalui Kepala Bidang Keuangan dan Kas Daerah, Masfarizal membenarkan kalau guru di Banyuasin tidak mendapatkan TPP.
“Tapi mereka menerima sertifikasi,” jelasnya.Padahal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek telah menyurat kepada gubernur, wali kota dan bupati agar tetap memberikan TPP kepada guru. (chy/zul/uni/bis/eno/qda)
