SUMEKS.CO – Syekh Panji Gumilang menilai saat ini pemerintah desa kurang diperankan dalam konteks pemerintahan dan pembangunan. Padahal fokus utama pembangunan harusnya di desa. Harapannya masyarakat desa tidak lagi melakukan urbanisasi ke kota.
“Desa harus dibangun. Pusat segala macam itu adanya di desa,” kata Syekh Panji Gumilang.
Kedepan, pemerintah harus membangun Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa.
Dia menyebut, kasus kekurangan makanan di Indonesia sehingga harus impor beras dan lainnya itu karena pemerintah tidak memperhatikan desa.
Tak cuma pembangunan fisik. Pembangunan pendidikan juga harus disentralkan di desa.
“Disitulah pendidikan dari SD sampai Kelas 12. Bentuknya adalah wajib belajar Berasrama. Rakyat tidak lagi memikirkan biaya pendidikan. Tapi negaralah yang memikirkanya,” kata bebernya.
Beban biaya pendidikan seharusnya bisa di-cover lewat pajak yang dipungut oleh negara.
“Negara membiayai lewat pajak dari masyarakat. Di situ akan terjadi penanaman generasi muda dan dasar negara. Satu versi pemahaman,” bebernya.
Menurut Syekh Panji Gumilang, Bangsa Indonesia masuk ke tahun 2045 harus sudah menjadi luar biasa. Karenanya, generasi yang mengisi masa kemajuan tersebut harus dipersiapkan dari sekarang.
“Jadi konsep urbanisasi yang ada, adalah mengotakan desa, bukan memindahkan rakyat desa ke kota. Saya mengubah teori sosiologi saya,” ujarnya.
Kota itu, punya peradaban. Bergerak berdasarkan ilmu, berdasarkan program, etos kerja tinggi dan mempertahankan yang sudah dikejar.
Bagi Syekh Panji Gumilang, itulah yang namanya masyarakat madani sesungguhnya. Karena sudah disentralkan di desa, kesejahteraan pun disentralkan di desa.
“Semuanya harus diperhatikan agar menjadi generasi yang sehat. Adapun kegamaan sudah diatur dalam dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Usulan itu dikemukakan Syekh Panji Gumilang karena yakin persolan pendidikan hingga ketahanan pangan bisa diselesaikan mulai dari tingkat desa.
Selama ini, Indonesia kesulitan dalam swasembada pangan hingga ketahanan lainnya karena kurang memperhatikan desa.
Disisi lain Syekh Panji Gumilang mengungkap cita-cita dan usulan untuk ubah garis koordinsai pemerintahan di Indonesia.
Menurutnya garis pemerintahan yang ada saat ini terlalu panjang.
Secara umum, Syekh Panji Gumilang menginginkan agar pemerintahan di Indonesia cukup dijalankan oleh 3 unsur saja.
Yakni, pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, lalu pemerintah desa. Jadi tidak perlu lagi ada pemerintah kecamatan.
Bahkan di level pemerintah Tingkat II, bisa dipilih apakah tetap mempertahankan provinsi atau yang dipertahankan adalah kabupaten/kota.
Dengan sistem pemerintahan ini, desa akan menjadi titik sentral utama dalam pembangunan dan beragam progam pemerintah.
Menurutnya, pemerintahan yang diperpendek, bisa membuat pembangunan terkonsentrasi di desa. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat tercapai.
Pendiri Mahad Al Zaytun tersebut mengungkapkan, dalam teorinya Indonesia memiliki 2 lembaga besar yang dapat saling mengontrol.
Tugas dari lembaga kharismatik adalah mengontrol lembaga politik. Salah satunya dengan gagasan yang dikemukakan
Adapun gagasannya mengenai sistem pemerintahan di Indonesia adalah bagian dari kontrol dari lembaga kharismatik yang disampaikan dalam konteks gagasan.
Dia yakin, dengan memperpendek alur koordinasi pemerintahan itu, pembangunan akan lebih cepat dan tepat sasaran.
