JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung isu polusi udara di DKI Jakarta kembali ramai dibahas.
Hal itu ia sampaikan dalam acara pencatatan rekor MURI atas selesainya agenda pengobatan gratis di 435 desa/kelurahan yang diprakarsai kader PDI-P Adian Napitupulu di Ciawi, Kabupaten Bogor.
Hasto yang sejak datang mengenakan masker memutuskan untuk melepaskan aksesoris berwarna putih itu.
“Mohon maaf di Jakarta udaranya penuh debu. Karena kalau kita lihat pencemarannya luar biasa, sehingga ini agak flu. Maka saya menggunakan masker,” kata Hasto dalam sambutannya, Selasa (15/8/2023).
Ia mengatakan, udara di Ciawi bersih sehingga dia mau melepas maskernya.
Namun, setelahnya, ia kembali menyinggung polusi udara Ibu Kota, ditengarai menyindir eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kini membangun poros politik oposisi untuk Pilpres 2024.
“Maklum, Jakarta lama enggak diurus ibu kotanya,” ujar Hasto.
Ia kemudian memuji suksesor Anies, yaitu Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono, yang menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Heru belakangan memang getol mempromosikan kendaraan listrik sebagai solusi tunggal mengatasi polusi udara, selaras dengan narasi dan kebijakan Istana.
“Pak Heru merupakan Pj Gubernur sebagai sosok yang bekerja keras dan melanjutkan suatu ide, mimpi, imajinasi, dari Pak Jokowi, tentang ibu kota negara yang seharusnya bebas dari polusi,” kata dia.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan, peralihan transportasi berbasis bahan bakar fosil menjadi listrik tidak menyelesaikan masalah polusi udara, khususnya di Jakarta.
Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci F Tanjung menyampaikan itu saat menyoroti ajakan pemerintah agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
“Kalau targetnya hanya memindahkan atau mengalihkan dari penggunaan transportasi berbasis energi fosil dengan berbasis listrik, itu tidak menyelesaikan masalah,” ungkap Suci kepada Kompas.com, Senin (14/8/2023).
Secara langsung, kata Suci, kendaraan listrik bisa mengurangi polusi. Kendati demikian, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masih menyumbang emisi tinggi.
“Energi listrik ini juga secara tidak langsung akan menggunakan listrik yang bersumber dari PLTU-PLTU di sekitar Jakarta, yang sampai hari ini juga masih menyumbang emisi yang tinggi,” papar dia.
Selain itu, dampak limbah B3 dapat ditimbulkan dari penggunaan kendaraan listrik. Pasalnya, menurut dia, hingga kini pemerintah belum dapat menyelesaikan masalah limbah B3.
Suci menilai, pengalihan kendaraan bahan bakar minyak (BBM) bukan solusi untuk mengurangi polusi di Jakarta. Dia berpandangan, penggunaan kendaraan listrik juga memerlukan infrastruktur.
“Infrastruktur ini mau dibangun di mana lagi, sementara kita sudah tidak punya banyak ruang,” ungkap dia.
Suci menyampaikan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, ruang terbuka hijau di Ibu Kota menurun dari angka 7 persen ke 5,33 persen dalam tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu, ia mendorong agar moda transportasi umum dibenahi.
“Moda transportasi publik ini bisa saja berbasis listrik, tetapi karena mobilisasinya mengangkut orang yang lebih banyak, maka lebih efisien dan lebih efektif untuk mengurangi polusi udara,” terang Suci.
