Juga masyarakat adat yang hanya memahami bahasa-bahasa dan dialek lokal. Tentu ini menjadi tantangan negara untuk bisa memenuhi hak tersebut,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani juga menyorot hal serupa.
Menurut Julius, penerjemah bagi tersangka atau terdakwa dibutuhkan dan seharusnya tersedia secara otomatis.
Selain itu, ia juga menyoroti soal pelayanan kesehatan, kunjungan keluarga, serta jika ada kebutuhan khusus bagi tersangka dan terdakwa yang harus diperhatikan lebih lanjut dalam KUHAP.
