Baturaja, Sumselupdate.com – Akhirnya, mantan Kepala Desa (Kades) Bindu, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU, Saherman (59) menjadi tersangka kasus dugaan Pungli dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sertifikat rumah dan pekarangan serta pendaftaran sertifikat tanah perkebunan untuk masyarakat Desa Bindu Tahun Anggaran 2018.
Sebanyak 366 orang warga Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan yang dipimpin tersangka mengikuti program PTSL tersebut.
Kapolres OKU, AKBP Arif Harsono didampingi Waka Polres, Kompol Farida Aprillah, Selasa (28/3/2023), dalam press rilis, menyampaikan, selanjutnya akan dilaksanakan pelimpahan tahap dua (tersangka dan BB).
Diungkapkannya juga, kejadian terjadi pada Februari hingga Desember 2018. Saat itu, tersangka menjabat sebagai Kades Bindu dantelah menetapkan biaya kepada warga peserta program PTSL sebesar Rp500.000.
Hal itu tidak sesuai dengan besaran biaya yang telah ditetapkan pemerintah dalam SK bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Mendagri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017.
“Dalam SK bersama itu disebut, biaya persiapan PTSL untuk wilayah Sumsel yaitu hanya Rp200.000,” ujarnya.
Sedangkan dari pungutan Rp500.000 tersebut, tersangka mendapat jatah Rp100.000. Sedangkan panitia PTSL lainnya di Desa Bindu sebanyak 10 orang, masing-masing mendapat bagian Rp20.000.
“Jadi, jumlah peserta PTSL di Desa Bindu sebanyak 366 orang. Dari masing-masing peserta dikenakan biaya Rp500.000. Padahal biaya yang ditetapkan hanya Rp200.000,” ucapnya.
Tersangka ditangkap dan ditahan anggota Pidkor Satreskrim Polres OKU pada Kamis (16/3/2023) bersama tersangka juga diamankan barang bukti berupa dokumen penetapan lokasi pelaksanaan PTSL dari BPN OKU 2018.
Berita acara pelaksanaan sosialisasi program PTSL oleh tim BPN OKU; surat pernyataan warga peserta program PTSL Desa Bindu terkait pembayaran biaya program PTSL Rp500 ribu kepada panitia; SK pengangkatan dan pemberhentian tersangka sebagai Kades Bindu, dan uang Rp 4 juta diduga hasil Pungli.
Tersangka dikenakan Pasal 12 huruf e dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dan diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
“Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya.
