Nadiem Buka-bukaan soal Polemik 400 Anggota Tim Bayangan Kemendikbud

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjelaskan soal ‘shadow organization’ atau tim bayangan yang beranggotakan 400 orang. Tim bayangan itu terlibat dalam mendesain produk kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek.

Nadiem menyebut organisasi itu bekerja sama dengan setiap Dirjen di Kemendikbud Ristek untuk mengimplementasikan kebijakan melalui platform teknologi. Ia kemudian mengklaim tim bentukannya itu mendapatkan apresiasi dari negara lain karena dinilai baik dalam mengatur birokrasi dalam kementerian.

Negara-negara lain menurutnya tertarik dengan inovasi budaya kerja dalam Kemendikbudristek, lantaran mereka menerapkan filsafat kemitraan dan gotong royong terhadap vendor sekalipun.

“Dalam Kemendikbudristek kami, tidak memperlakukan mereka sebagai vendor, walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor. Seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom. Di situlah mereka, dan memang mereka itu secara teknis adalah vendor,” kata Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X di DPR RI, Senin (26/9).

Nadiem kemudian mengakui dirinya salah memilih padanan kata, ia memastikan tim bayangan yang dimaksud sebelumnya adalah vendor. Ia pertama kali membicarakan soal ‘shadow organization’ saat menghadiri agenda United Nations Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) beberapa hari lalu.

“Saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami,” kata dia.

Mantan Bos GoJek itu menjelaskan bagaimana tim tersebut bekerja. Biasanya, kata Nadiem, Kemendikbudristek akan menyampaikan arahan kepada tim. Lalu, tim akan melakukan pengecekan dan validasi.

Ia menyebut 400 orang dari GovTech Edu itu dibayar dengan anggaran Kemendikbudristek. GovTech Edu merupakan mitra kerja yang bisa mendiskusikan banyak hal dengan pejabat-pejabat di Kemendikbudristek.

Tim dari GovTech Edu pun bisa berkoordinasi dengan baik saat bekerja bersama direktorat-direktorat jenderal di Kemendikbudristek. Sejauh ini, GovTech Edu turut berkontribusi dalam pembuatan produk teknologi seperti Merdeka Mengajar, ARKAS and SIPLah, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan dan Belajar.id.

Audit Tim Bayangan Nadiem

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Badan Pengawas Keuangan (BPK) memeriksa dana yang digunakan Nadiem untuk menggaji 400 anggota tim bayangan.

Kepala Bidang Advokasi P2G Zanatul Haeri mempertanyakan apakah dana itu bersumber dari APBN atau bukan. Menurutnya, sumber dana ini harus dibuka ke publik secara transparan.

“P2G mendesak BPK merespons ini, harus diperiksa saya rasa dari segi anggarannya,” kata Iman dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/9).

Sementara itu, Kepala Bidang Diklat dan Peningkatan Kompetensi Guru P2G Fauzi Abdillah menyorot soal posisi ASN, baik struktural dan fungsional di Kemendikbudristek. Dia menilai kehadiran 400 orang di tim bayangan ini bakal mempengaruhi posisi mereka.

“Kami melihat justru keberadaan mereka akan menggoyahkan birokrasi internal Kemdikbudristek. Sebab jumlahnya tak sedikit 400 orang,” ucap Fauzi.

Fauzi juga khawatir tim bayangan ini dapat merusak tatanan birokrasi di internal Kemdikbudristek, sehingga kinerja ASN terganggu, bahkan berpotensi mengalami demotivasi kerja.

“Apa boleh buat jika Mas Menteri lebih yakin dan percaya kepada kinerja ‘shadow team’ ini ketimbang ASN di internal Kemdikbudristek, meskipun ini preseden tidak baik dalam konteks tata kelola lembaga,” kata dia.

Senada, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti juga ikut mendorong agar BPK melakukan audit terhadap tim bayangan bentukan Nadiem tersebut. Menurutnya, tim bayangan Nadiem tidak efisien jika diterapkan dan dapat mengundang pemikiran adanya praktik kolusi di kementerian.

“Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan,” tulis Abdul dalam akun Twitter pribadinya, Senin (26/9).

Abdul mengatakan bahwa istilah ‘Tim Bayangan’ di dalam sebuah kementerian baru pertama kali ini ada dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Padahal, kata dia, secara struktural di sebuah kementerian ada banyak pejabat yang jumlahnya mencapai ribuan mulai dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) hingga staf.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *