TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG — Sejumlah Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Ogan Komering Ili (OKI) mengeluhkan indikasi pemotongan uang operasional yang sudah dialokasikan oleh KPU.
Bahkan beredar informasi ada TPS yang hanya menerima dana operasional sebesar Rp 1 Juta.
Dugaan pemotongan uang operasional itu berimbas pada ratusan TPS dibangun sederhana termasuk proses operasional yang juga mesti berjalan dengan dana seadanya.
Salah satu petugas KPPS di Kecamatan Mesuji Makmur, Erik (bukan nama sebenarnya) menyebut dana operasional yang mereka terima berkisar Rp 2 juta atau nilai tidak sesuai dengan kebutuhan.
“Setahu kami seharusnya dana operasional keseluruhan mulai pembuatan TPS, ongkos print dan lainnya yang disalurkan yaitu Rp 3,5 juta. Namun yang kami terima lebih sedikit,” katanya saat dihubungi pada Senin (19/2/2024) siang.
Erik menjelaskan, dugaan pemotongan uang operasional juga terjadi di Desa lain di Kecamatan Mesuji Makmur.
“Saya juga mendengar ada beberapa tempat TPS di Desa lain, nilai dana operasional yang mereka terima berbeda-beda dan tidak sesuai. Makanya kami terpaksa mendirikan TPS seadanya saja,” jelasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua KPU OKI, Muhammad Irsan mengatakan total ada 160 TPS yang tersebar di seluruh Kecamatan Mesuji Makmur.
Menurut informasi yang diterima, Irsan bahwa semua TPS memiliki permasalahan indikasi pemotongan dana operasional tersebut.
“Makanya itu, berdasarkan laporan yang diterima dari rekan-rekan jadi kita coba telusuri. Insyaallah hari ini akan berangkat ke lokasi untuk konfirmasi langsung ke mereka,” katanya saat ditemui di ruangannya.
Dijelaskan Irsan, terdapat laporan bahwasanya ada beberapa TPS yang diberikan dana operasional kurang dari Rp 2 juta.
“Jadi informasinya beragam, ada yang mengaku hanya diberikan dana operasional TPS Rp 2 juta, ada yang Rp 1,5 juta bahkan ada juga hanya Rp 1 juta dan lainnya,” ujar Irsan.
“Makanya kami menelusuri apakah dana untuk hanya untuk biaya pembuatan TPS atau apa. Sehingga kami pun ingin mengonfirmasikan kebenarannya atau seperti apa,” tambahnya.
Saat disinggung apakah ada indikasi kesengajaan, pihaknya belum dapat berandai-andai karena masih akan ditelusuri lebih jauh.
“Kurang jelas juga apakah PPS yang motong (biaya operasional). Yang jelas kalau KPPS nggak mungkin, karena mereka petugas paling bawah. Makanya kita selidiki dulu nanti akan kami laporkan kembali perkembangannya,” pungkasnya.
