PALEMBANG, SUMEKS.CO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Kecamatan Kalidoni PALEMBANG memfokuskan infrastruktur penceganan banjir.
Hal itu diungkapkan Camat Kalidoni M Rama Cahya Putra saat Musrenbang tingkat Kecamatan Kalidoni tahun anggaran 2025 di Gedung Pertemuan Kecamatan Kalidoni Palembang pada Senin 30 Januari 2024.
“Untuk saat ini, kami fokus untuk memprioritaskan banjir dulu, hal ini dikarenakan kebetulan di Kecamatan Kalidoni sering mengalami banjir. Harapan warga paling tidak banjir ini cepat surut,” ungkapnya.
M Rama menjelaskan pihaknya menyadari bahwa kondisi tanah di Kecamatan Kalidoni ini cenderung rendah dan banyak rawa sehingga genangan air menjadi tak terhindarkan.
Lebih lanjut, M Rama menambahkan bahwa Musrenbang tingkat Kecamatan tahun ini memiliki perbedaan sedikit dari tahun-tahun sebelumnya karena kita kini mengadopsi sistem SPPD RI, yang membuat semua aspirasi terpusat.
Mulai 24 Januari 2024 kemarin, tidak dapat lagi melakukan input baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kota Palembang.
“Musrenbang ini benar-benar dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan. Selanjutnya, prioritas hanya dapat ditetapkan di tingkat kecamatan,” tambahnya.
Kendati itu, M Rama menyebutkan pihaknya telah menerima sekitar 490 usulan aspirasi hari ini dari 5 kelurahan di kecamatan Kalidoni.
“Semoga melalui musrembang ini, harapan kita dapat tersampaikan dan dilaksanakan sesuai yang diinginkan,” tutupnya.
Sementara Kabid Perencanaan Ekososbud Bappeda Litbang Kota Palembang, Ir H Syuhada Adjiz Umar S Sos mengatakan bahwa Musrenbang sebagai momen bersama dalam proses perancanaan pembangunan Kota Palembang.
Musrenbang berfungsi sebagai platform untuk mengungkapkan aspirasi dari kelurahan, khususnya Kalidoni.
“Kemudian nantinya akan diajukan dalam Musrenbang tingkat kota Palembang. Tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan program prioritas pembangunan Kota Palembang tahun 2025 dengan aspirasi masyarakat setempat,” katanya.
Kendati demikian, Syuhada Adjiz Umar menyebutkan proses perencanaan partisipatif ini memastikan keterkaitan antara rencana di tingkat pusat, provinsi, dan kota dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Diharapkan, implementasi semua aspirasi ini dapat terwujud seiring peningkatan kualitas dan pengelolaan kota Palembang, didukung oleh sistem informasi seperti SPPD.
“Dalam hal ini, Bappeda Kota Palembang akan menyesuaikan perencanaan pembangunan prioritas dengan anggaran yang tersedia,” tukasnya
