Imbas Covid-19, Serapan Anggaran Masih Rendah Admin-Sumsel- Whatsapp

0
20

MUARA ENIM – Serapan anggaran disejumlah Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih rendah. Soalnya realisasi serapan anggaran rendah tersebut akibat imbas Covid-19.

“Realisasi serapan anggaran kita rendah akibat imbas Covid-19, itu lantaran sejumlah program yang direncanakan masing-masing OPD harus di refocusing hingga 50 persen,” terang Plt Bupati Muara Enim H Juarsah Juarsah saat membuka rapat membahas langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2020. Pada rapat tersebut diikuti sejumlah kepala perangkat daerah, dan para camat melalui video conference, Rabu (3/6/2020).

Meski demikian, politisi PKB ini menegaskan percepatan pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2020 harus dilaksanakan dengan tetap ikut protokol Covid-19. Pihaknya ingin seluruh perangkat daerah dan para camat bekerja keras untuk segera memulai kegiatan sehingga serapan anggaran sesuai ditargetkan. “Kita ingin percepatan kegiatan APBD tahun 2020 harus cepat dan tepat sasaran,” tegas Plt Bupati.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim, Ir H Hasanudin Msi mengakui serapan anggaran masih rendah meski telah pertengahan tahun. Hingga 3 Juni 2020 laporan dari perangkat daerah dan unit pelayanan teknis daerah (UPTD) lainnya, kata dia, pada anggaran APBD tahun 2020 untuk capaian pada pekerjaan fisik 18,31 persen, non fisik 20,16 persen dan keuangan 12,61 persen. “Alasannya Perangkat Daerah ada yang baru memulai administrasi dan ada yang memulai kegiatan,” sebutnya.

Namun Sekda menegaskan, mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020 bahwa melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik memperhitungkan waktu yang ada, kegiatan yang belum dilaksanakan dilaksanakan kecuali kegiatan dipending.

Proses tender dipercepat paling lambat bulan Juli 2020 mendatang sehingga kegiatan fisik tepat waktu. “Jadi harus diperhatikan benar terkait percepatan kegiatan fisik, misal kegiatan fisik harus tepat waktu, program harus sesuai dengan nama persis, sesuai dengan di anggaran sebab jika salah lokasi, salah desa, salah kecamatan ya salah. Jadi perhatian perangkat daerah dan para camat harus sesuai DPA termasuk titik koma, nomor rekening,” ungkap Sekda. (ozi)