Gaji Dipotong, Honorer Pol PP Protes

0
72

RUPIT – Puluhan honorer anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Muratara mengaku kecewa karena gaji yang mereka terima tidak sesuai harapan. Mereka mengaku tidak menerima pemangkasan gaji dengan alasan kebijakan pembiayaan tes urine yamg dibebankan kepada mereka.

UN, salah satu anggota Sat Pol PP Muratara mengatakan, mereka dalam satu bulan mendapat gaji berkisar Rp750 ribu/orang. Gaji tersebut sangat diharapkan  untuk menghadapi Lebaran. Tapi setelah ada pembagian gaji, mereka hanya mendapat Rp600 ribu karena adanya pemangkasan Rp150 ribu per orang dengan alasan untuk biaya tes urine.

“Gaji sudah kecil dipotong juga, tidak cukup pak untuk kebutuhan. Anak-anak di rumah sudah teriak minta baju Lebaran,” kata UN, Rabu (13/5).

Dia mengungapkan, dari pembagian upah itu ada sebagian anggota Pol PP yang menerima dan ada juga yang menolak. Pihaknya berharap, masalah pemangkasan itu diinformasikan sebelumnya. Karena rata-rata, anggota Pol PP itu tidak mengetahui jika adanya pemangkasan upah.

“Kami idak tahu adanya pemangkasan, informasi kami dapat, untuk tes urine itu dibebankan ke pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan ketua DPRD beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Pol PP Pemkab Muratara Firdaus saat dikonfirmasi mengungkapkan, tes urine itu merupakan masalah lama. Pihaknya menegaskan kondisi itu merupakan miskomunikasi.

“Saya tegas mengatakan sekarang kita fokuskan masalah COVID-19, untuk masalah tes urine itu sebetulnya sudah lama dan kita tunda dulu. Itu hanya miskomunikasi saja di tingkat bawah,” tegasnya. (cj13)