Polisi Kerahkan “Pasukan Basmalah” ke Demo di DPR, Tugasnya Bershalawat dan Berdoa agar Aksi Tertib

JAKARTA, KOMPAS.com – Polda Metro Jaya mengerahkan puluhan personel bernama “Pasukan Basmalah” dalam aksi demonstrasi yang digelar aliansi buruh, petani, nelayan, dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).

Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Wadirbinmas) Polda Metro Jaya AKBP Yudhistira mengatakan, terdapat 30 personel pasukan Basmalah yang dihadirkan untuk mengawal aksi demonstrasi tersebut.

Pasukan tersebut nantinya akan bertugas untuk bershalawat sekaligus memanjatkan doa agar aksi demonstrasi yang berlangsung dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

“Sesuai arahan Bapak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, pertama kami memohon kepada Allah, supaya situasi dan kondisi dalam penyampaian aspirasi dan pengamanan berjalan lancar,” ujar Yudhistira kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

“Kemudian dilindungi oleh Allah, dan tidak anarkis, dan sebagainya,” sambung dia.

Selain itu, para pasukan juga bertugas menjaga moral para anggota TNI-Polri yang bertugas dengan memberikan imbauan agar tidak terpancing provokasi.

“Begitu pula dengan peserta aksi unjuk rasa. Kami harapkan dan kami yakin saudara-saudara kita ini bisa menahan amarah dan provokasi dan tetap ingat kepada Allah SWT,” ungkap Yudhistira.

“Di sela-sela imbauan yang kita lakukan, kita selingi dengan bacaan basmalah, shalawat, dan asmaul husna,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aliansi petani, buruh, dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Aksi yang akan berlangsung pada Selasa (27/9/2022) mulai pukul 11.00 WIB itu juga akan diikuti oleh massa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan, massa aksi mendesak MPR RI untuk mengevaluasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI atas pelaksanaan reforma agraria.

“Akibat enam dekade UUPA 1960 dan dua dekade TAP MPR tidak dijalankan secara penuh dan konsekuen, ekonomi politik agraria kita menjadi semakin liberal, menghasilkan krisis agrarian dan kerusakan lingkungan yang semakin memburuk,” ucap Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika.

Kemudian, massa aksi gabungan ini juga akan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang semakin membebani masyarakat.

“Pencabutan subsidi BBM bagi rakyat di tengah berjayanya proyek megah Proyek Strategis Nasional (PSN) hanya memperburuk situasi petani dan seluruh lapisan masyarakat kelas bawah,” ujar Dewi.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *