Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, berharap, calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang kelak dipilih Presiden Joko Widodo jauh dari kepentingan politik, utamanya politik praktis.
Presiden juga diharapkan memilih figur yang paham batasan-batasan TNI sebagaimana bunyi aturan undang-undang.
“Yang paling masuk akal adalah kita memiliki Panglima TNI yang memahami batasan sesuai perundang-undangan,” kata Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (22/11/2022).
“Mampu berjarak dengan agenda-agenda politik praktis elektoral dan kekuasaan, serta berkomitmen sepenuhnya bahwa politik yang dijalankan dan dikawal oleh TNI adalah politik negara,” tuturnya.
Menurut Fahmi, idealnya, Panglima TNI memang jauh dari sifat politis. Namun, pada praktiknya, gagasan itu sulit diterapkan.
Bagaimanapun, nama Panglima TNI merupakan produk politik. Sebab, pemilihannya berangkat dari usulan hak prerogatif presiden.
Dari tangan presiden, usulan nama Panglima TNI harus mendapat persetujuan DPR, yang tidak lain juga representasi kekuatan politik.
Tak hanya itu, kata Fahmi, militer Indonesia sejak awal sudah cenderung berpolitik. Militer RI lahir dari kancah revolusi kemerdekaan, yang mana itu merupakan peristiwa politik.
