Jakarta – Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan sudah melangsungkan rapat perdananya. Ada tujuh poin yang dihasilkan dalam rapat tersebut.
Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD sudah membentuk TGIPF yang beranggotakan 13 orang. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta tragedi Kanjuruhan, yang diketuai Mahfud, melakukan rapat perdana pada hari Selasa (4/10/2022) malam WIB.
| Baca Juga : Pemain Sriwijaya FC Profesional Tetap Latihan, Meski Liga 2 Ditunda Imbas Tragedi kanjuruhan
Berikut hasil rapat perdana Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan
- Rapat perdana TGIPF Kanjuruhan dihadiri oleh semua anggota tim sebanyak 13 orang (dua orang via zoom karena sedang di Papua dan Malaysia). Tim bersepakat untuk segera bekerja dan mencari akar masalah, serta memberikan rekomendasi untuk menghentikan masalah-masalah yang selalu terjadi.
- Peristiwa kerusuhan pertandingan sepakbola sudah sering terjadi dan selalu dibentuk tim pencari fakta, tapi tidak pernah berubah kondisinya, sehingga akar masalahnya harus ditemukan oleh tim ini, untuk kemudian direkomendasikan apa yang harus dilakukan agar tidak terulang di masa yang akan datang.
- Tim akan merekomendasikan penjatuhan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pada pertandingan antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang.
- Tim akan merekomendasikan sinkronisasi regulasi baik regulasi FIFA dan peraturan perundangan kita, dan tentu sosialisasi serta pemahaman kepada seluruh stakeholder sepakbola, aparat keamanan, supporter, offical, dsb. Semua pihak terlibat harus memahami peraturan ini.
- Untuk hal-hal yang sifatnya teknis, tim ini akan terus bekerja sesuai rencana yg sedang disusun, yang teknisnya akan diatur dalam bentuk koordinasi berkesinambungan oleh Bapak Nur Rochmad, sekretaris tim ini.
- Insya Allah dalam tiga minggu tim ini sudah dapat menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden, dan diharapkan bisa bisa lebih cepat dari target itu
- TGIPF juga menekankan dan disetujui oleh Menpora bahwa semua kompetisi PSSI (Liga 1, 2 dan 3) dihentikan sementara (moratorium) sampai Presiden menyatakan bisa dinormalisasi, setelah tim ini menyampaikan rekomendasinya tentang seperti apa pelaksanaan penyelenggaraan dan pengamananan pertandingan yg harus dilakukan.